Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Klien harus menyediakan Buku Pegangan Karyawan, kebijakan internal pemberi kerja, dan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan karyawan.

Oleh karena itu, peran InCorp adalah membantu klien dalam menyusun peraturan perusahaan yang diperlukan. InCorp juga memberikan layanan terkait konsultasi hukum dengan konsultan, spesialis SDM, dan pengacara kami, serta interpretasi hukum peraturan ketenagakerjaan. Layanan dapat disampaikan dalam 12 hari kerja dan mencakup tiga revisi dalam waktu satu bulan setelah proyek selesai.

Membuat surat pemberitahuan hukum kepada karyawan membutuhkan keahlian tertentu. Surat pemberitahuan hukum mencakup surat peringatan karyawan dan surat pemutusan hubungan kerja. Kedua surat pemberitahuan tersebut harus ditulis dan disampaikan dengan hati-hati agar pemberi kerja tidak salah menafsirkan perjanjian kerja.

Memastikan proses pemberitahuan berjalan lancar, InCorp juga memberikan bantuan hukum dan analisis latar belakang sesuai dengan aturan dan informasi yang dikumpulkan.